Menu

08161654148

soleh.partners@gmail.com

Jl. Agung Raya II, RT.001, RW.007 No. 54A

Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610

09:00

18:00

0 Comments

Mengetahui Proses Peradilan Pajak dan Pengacara Pajak Bersertifikat

Setiap Wajib Pajak di Indonesia diharapkan mengetahui lebih banyak tentang perpajakan. Kenapa demikian? Karena peraturan perpajakan di Indonesian sangat ketat. Siapa saja bisa dikenai sangsi perpajakan. Baik itu perorangan maupun perusahaan. Di sini Anda akan membutuhkan pengacara pajak bersertifikat.

Jika suatu kasus atau sengketa pajak sampai ke ranah peradilan, urusan tak akan singkat. Butuh waktu dan proses peradilan dalam waktu tertentu. Pendampingan sangat diperlukan dalam hal ini. Maka, pengetahuan tentang peradilan pajak perlu diketahui.

Pengacara Pajak Bersertifikat & Dasar Hukum Peradilan Pajak di Indonesia

Dalam sengketa pajak, maka Wajib Pajak berhak mendapatkan pendampingan dari pengacara pajak bersertifikat. Dengan ini, maka mereka bisa memiliki kesempatan untuk memenangkan perkara. Apalagi jika Wajib Pajak tidak memiliki pengetahuan cukup mengenai pajak.

Terkait dengan Wajib Pajak, inilah yang harus Anda tahu:

  • Wajib Pajak bisa mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak. Hal ini terkait dengan putusan peradilan tentang keberatannya yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kenyataannya, pengacara pajak bersertifikat sangat berguna bagi Wajib Pajak. Apalagi bagi yang ingin memenangkan banding di peradilan pajak.

Jika merasa kebingunan untuk menemukan atau berkonsultasi, bisa memakai jasa konsultan pajak. Kini jasa ini menjadi sangat penting. Karena setiap orang atau instansi tak akan pernah lepas dari pajak.

Proses Peradilan Pajak yang Ditangani Pengacara Pajak Bersertifikat

Pendampingan dengan pengacara pajak bersertifikat berhakĀ  didapat Wajib Pajak. Bahkan sejak perkara mulai diproses. Selain permohonan berupa banding ke Peradilan Pajak, Wajib Pajak memiliki hak lain. Yakni permohonan bisa pula berupa Gugatan.

Istilah di atas merujuk pada suatu upaya hukum yang dilayangkan oleh Wajib Pajak. Hal ini terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak yang dapat diajukan Gugatan. Tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang pajak.

Inilah aturan khususnya yang harus dipahami Wajib Pajak di Indonesia:

  • Surat gugatan diajukan secara tertulis dengan memakai Bahasa Indonesia. Surat ini ditujukan ke Peradilan Pajak.
  • Terkait dengan jangka waktu yang diajukan terhadap penagihan pajak adalah 14 hari dihitung sejak pelaksanaan penagihan.
  • Selain tentang pelaksanaan penagihan, maka jangka waktunya ialah 30 hari sejak diterimanya putusan yang digugat.

Terkait pelaksanaan peradilan pajak, ada beberapa hal lain yang perlu diketahui. Dalam hal ini, ada beberapa pihak yang akan terkait, selain pengacara pajak bersertifikat yang mendampingi.

  • Hakim Tunggal yang ditunjuk Ketua BPP guna memutuskan sengketa pajak
  • Hakim Anggota ditunjuk langsung oleh BPP guna menjadi anggota majelis.
  • Hakim ketua, ditunjuk langsung oleh ketua BPP dalam pendampingan sidang
  • Ada pula pihak lain, yaitu sekretaris, wakil sekretaris, dan lain-lain.

Pengacara Pajak Bersertifikat Sebagai Kuasa Hukum Pajak

Perlu diketahui bahwa kuasa hukum ialah orang yang memiliki kuasa penuh dalam mendampingi para pihak dalam sengketa. Kuasa hukum dalam hal ini ada 2, yaitu Kuasa Hukum yang merupakan pengacara. Ada pula kuasa hukum yang bukan pengacara.

Kuasa hukum yang pengacara memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi: Warga Negara Indonesia, memiliki lisensi pengacara dan memiliki pengetahuan sebagai ahli pajak..

Sementara Kuasa Hukum yang bukan pengacara tidak harus memiliki lisesnsi pengacara. Asalkan memiliki pengetahuan tentang pajak, maka bisa menjadi pendamping Wajib Pajak. Tentunya dengan pertimbangan berbagai persyaratan lainnya.

Nah, bagi yang memiliki sengketa dalam peradilan pajak, peran pengacara pajak bersertifikat di dalamnya sangat penting.

Tag: , ,