Menu

08161654148

soleh.partners@gmail.com

Jl. Agung Raya II, RT.001, RW.007 No. 54A

Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610

09:00

18:00

0 Comments

Pengacara Pajak Bersertifikat Dalam Pengadilan Pajak

Di Indonesia ada pengadilan yang disebut dengan pengadilan pajak. Badan peradilan ini khusus melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi tax payer atau Wajib Pajak. Di sinilah mereka bisa mendapatkan peradilan pajak. Maka, dibutuhkan jasa dalam penanganannya.

Lalu, bagaimana sebenarnya kompetensi pengacara untuk menangani setiap kasus wajib pajak di Indonesia? Tentunya ada hal-hal yang harus dimiliki oleh pengacara tersebut. Khususnya demi kebaikan si tax payer yang memakai jasanya.

 

Inilah Yang Harus Dimiliki Oleh Pengacara Pajak Bersertifikat

Sebagai profesi yang kompeten, maka pengacara pajak bersertifikat haruslah memiliki bekal khusus. Dengan demikian, maka ia bisa dibilang kompeten untuk menangani setiap masalah pajak di peradilan pajak.

Beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh pengacara dalam pengadilan pajak adalah:

  • Menguasai ketentuan-ketentuan dalam bidang yang ditangani (perpajakan)
  • Memiliki brevet dalam bidang pajak, diterbitkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak
  • Ijazah formal di bidang perpajakan

Meskipun demikian, kini ada aturan baru dalam perundang-undangan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, siapa saja dalam artian profesi lain boleh menangani kasus peradilan pajak. Karena sebelumnya, hanya berlaku bagi konsultan pajak saja dan juga internal Wajib Pajak.

Dengan aturan baru, pengacara pajak bersertifikat bisa dari jasa profesi pengacara tanpa brevet yang dimaksud. Akan tetapi, bagi Wajib Pajak yang memiliki perkara pajak, akan lebih menguntungkan jika memilih pengacara dengan keahlian khusus dalam perpajakan. Khususnya yang sudah pengalaman.

 

Memahami Perbesaan Konsultan Pajak dan Pengacara Pajak Bersertifikat

Bagi wajib pajak yang bersengketa dalam peradilan pajak, butuh pengacara pajak bersertifikat. Namun seringkali mereka memiliki kesulitan dalam membedakan, antara konsultan pajak dengan kuasa hukum pajak. Sebenarnya, apa perbedaan keduanya?

Perlu diketahui bahwa konsultan pajak itu merupakan orang atau badan yang memberikan konsultasi dalam hal perpajakan. Tujuannya untuk memastikan bahwa wajib pajak sudah menjalankan kewajiban serta hak-haknya terkait perpajakan.

Karena seperti yang kita tahu, aturan pajak di Indonesia  sangatlah rumit. Maka adanya jasa ini sangat membantu dalam menyalurkan informasi yang tepat kepada wajib pajak. Jadi jika memiliki maslah perpajakan, bisa berkonsultasi dengan konsultan pajak.

Dengan demikian, maka Wajib Pajak bisa terjauh dari hal-hal yang akan merugikan di kemudian hari. Isu pajak sangatlah rumit, dan ada peradilannya sendiri. Siapapun tak mau berurusan dengan perkara tersebut.  Itulah guna dan fungsi dari konsultan pajak.

Lalu, apa yang dimaksud dengan pengacara pajak bersertifikat? Merekalah Orang yang menangani kasus dibidang pajak, juga lebih dikenal dengan kuasa hukum pajak.

Kuasa hukum di sini diartikan sebagai orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar peradilan. Orang yang bersengketa, khususnya dalam hal pajak, bisa memakai jasa ini untuk pendampingan hukum.

Pada dekade ini, perkara hukum bidang pajak bukanlah sedikit. Banyak perkara yang ditangani oleh peradilan pajak. Maka peran pengacara pajak bersertifikat dalam hal ini sangat besar. Bukan hanya untuk perorangan, namun juga untuk instansi atau perusahaan.

Terkadang, perkara hukum bidang peradilan pajak tak bia dihindarkan. Karena sudah banyak kasus di Indonesia yang berhubungan dengan pajak.

Namun alangkah bijaksananya, jika sebelum memakai jasa pengacara pajak bersertifikat, maka bisa memakai jasa konsultan pajak terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena mengetahui lebih dalam tentang pajak, seperti hak dan kewajiab Wajib Pajak bisa membantu menjauhkan perkara hukum pajak..

Tag: ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.